lorong29

cover korea jiwa indonesia, all about my life, all about my favorite

Paradigma Radikalisme dalam Dakwah Islam

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Aksi kekerasan atas nama agama yang sering terjadi di negeri ini nampaknya sulit untuk diredam. Sebab, meski agama menganjurkan perdamaian, agama memiliki sisi sensitif dalam pola keberagamaan umat. Hal ini juga diperparah oleh tafsir eksklusif terhadap beberapa ayat dalam teks agama. konteks gerakan radikal islam kekerasan atas nama agama ditimbulkan karena adanya ketidakpahaman terhadap esensi agama, serta imaji untuk mendirikan kekuasaan islam. pembacaan islam secara politis-kekuasaan akan lebih mendorong umat untuk memahami islam secara syariah-sentris (normatif).

Hal ini menimbulkan kecenderungan untuk memiliki pandangan yang hitam putih sehingga mudah menyalahkan yang lain. Hal inilah yang memicu kekerasan. Karena aksi kekerasan tersebut menyangkut pandangan seseorang, maka aksi radikalisme sulit untuk dihilangkan. radikalime sangat sulit dihilangkan, sama sulitnya menghilangkan kemiskinan, karena akan menjadi persoalan baru. aksi radikalisme menyangkut masalah opini seseorang. Artinya tanggapan seseorang terhadap suatu hal, termasuk ayat jihad dalam islam, bisa memacu aksi ini[1]. Hal ini justru merupakan faktor yang paling kuat. sehingga yang bisa dilakukan adalah dengan counter opini. Yaitu menghadirkan opini pembanding terhadap opini publik yang cenderung menafsiri secara radikal.

Islam, menyebar dalam semangat damai. Ia tidak dipaksakan dengan pedang, tapi disusupkan dengan ragam strategi damai, diantaranya dengan kesenian. Begitulah gaya dakwah walisongo dalam membumikan Islam di nusantara. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian wayang, gamelan, tembang-tembang Jawa untuk berdakwah. Begitu pula dengan sunan Muria, dan para founding fathers Islam nusantara itu.

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Relasi Agama, Negara, dan Politik

Persoalan relasi agama dan Negara di masa modern merupakan salah satu subjek penting, yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hamper seabad lalu hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara tuntas. Pengalaman masyarakat Muslim di berbagai penjuru dunia, khususnya sejak usai Perang Dunia II mengesankan terdapatnya hubungan yang canggung antara Islam (din) dan Negara (daulah), atau bahkan politik pada umumnya. Berbagai eksperimen dilakukan untuk menyelaraskan antara din dengan konsep dan kultur politik masyarakat Muslim; dan eksperimen-eksperimen itu dalam banyak hal sangat beragam.

Tingkat penetrasi “Islam” ke dalam Negara dan politik juga berbeda-beda[2]. Solusi efektif untuk menangkal radikalisme islam adalah dengan pemahaman terhadap islam kultural. Hal inilah yang dilakukan oleh para wali songo dalam dakwahnya, khususnya Sunan Kudus. Baik dalam keberagamaan maupun strategi dakwah, Sunan Kudus selalu menggunakan basis kultural

Itu sebabnya dalam politk Islam, paling tidak, ada tiga paradigma tentang hubungan agama dengan Negara. Paradigma pertama adalah konsep bersatunya agama dan negara. Agama (Islam) dan Negara tidak dapat dipisahkan (integrated). Wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Karenanya, menurut paradigma ini negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi (divine sovereigenity), karena memang kedaulatan itu berasal dan berada  di “tangan” Tuhan[3]. Pandangan ini banyak dianut oleh golongna syi’ah dengan menyatakan bahwa imamah (kepemimpinan) sebagai rukun Islam yang keenam.

Artinya seorang muslim syi’ah harus mengikuti imam dan jika tidak, maka keislamannya rusak[4]. Mereka sepakat akan keharusan adanya penunjukan imam yang didasarkan pada teks agama dan kepastian akan terpeliharanya para Nabi dan imam dari dosa kecil maupun besar[5].

Paradigma kedua, yang merupakan antítesis dari kelompok pertama, bersifat sekularistik. Paradigma ini berpendapat bahwa negara bukan merupakan suatu kewajiban agama. Dalam pengertian bahwa agama sama sekali tidak menyebut kewajiban mendirikan negara, namun tidak pula mewajibkan untuk mengabaikannya, melainkan menyerahkan persoalan ini kepada kaum muslimin. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada agama (Islam), atau paling tidak, menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara.

Paradigma ketiga memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara agama berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Pandangan tentang simbiosis agama dan negara ini dapat ditemukan dalam pemikiran Al-Mawardi. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia adalah dua aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya adalah dua dimensi dari misi kenabian[6].

Tiga paradigma inimenunjukkan betapa tidak jelasnya hubungan agama dan negara dalam sejarah pemikiran Islam. Kendati demikian, paradigma penyatuan antara Islam dengan negara diambil oleh kelompok Islam radikal. Bagi mereka, Islam sebagai agama diyakini memiliki seluruh perangkat kenegaraan yang tegasa dan jelas. Keyakinan ini mendasari adanya paradigma hubungan agama dan negara secara integratif.

Dalam realitasnya, komunitas Islam bersifat spiritual sekaligus temporal; “gereja” dan sekaligus “negara”. Islam memberikan pandangan dunia dan kerangka makna bagi hidup individu maupun masyarakat, termasuk dalam bidang politik. Itu sebabnya dalam Islam, tidak ada pemisahan antara agama dan politik.

Paradigma penyatuan agama dan negara ini biasanya dianut oleh kelompok “fundamentalisme Islam” yang cenderung berorientasi pada nilai-nilai Islam yang dianggapnya mendasar dan prinsipil. Paradigma fundamentalisme menekankan totalitas Islam, yakni menekankan bahwa Islam meliputi seluruh aspek kehidupan. Syariat tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau antara agama dan negara. Syariat adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang[7]. Negara Islam yang sebenarnya adalah pemerintahan yang berjalan seiring dengan ajaran-ajaran Islam dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta menegakkan keadilan.

  1. Pola Perjuangan

Di tengah perubahan politk yang begitu dahsyat, Islam radikal menemukan momentumnya, untuk menegaskan corak keberagamannya di Indonesia. Tidak seperti periode rezim sebelumnya, pola perjuangan mereka ditunjukkan secara jelas tanpa ragua tau takut mendapat tekanan keras dari rezim kekuasaan. Ini sekaligus dilakukan untuk merebut simpati umat Islam bahwa mereka benar-benar memperjuangkan aspirasi Islam di Indonesia.

Pola perjuangan gerakan Islam radikal di Indonesia dilakukan dalam dua pola; kultural (dakwah Islam) dan struktural. Kelompok Islam radikal yang menggunakan pola ini adalah Majelis Mujahidin untuk mencapai misi utama pemberlakuan syariat Islam. Strategi dakwahnya adalah:

1)      Menyiapkan dan memantapkan konsep pengelolaan pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam dalam semua bidang kehidupan

2)      Mengajak secara proaktif semua kekuatan sosial-politik untuk memahami esensi terjadinya crisis multidimensi di dalam negri dan meyakinkan mereka bahwa solusi mendasarnya tidak bisa lain kecuali dengan tegaknya syariat Islam dalam lingkup sosial kenegaraan

3)      Menjadikan majelis mujahidin sebagai fasilitator semua kekuatan sosial-politik yang sejalan dengan misi majelis dalam melaksanakan strategi dasarnya untuk penegakkan syariat Islam

  1. Agenda Perjuangan

Pada dasarnya, semua ormas Islam beraliran radikal, seperti Laskar Jihad, FPI, KISDI, dan Majelis Mujahidin menyuarakan aspirasi Islam, terutama nasib umat Islam di tanah air dan umat Islam di negeri lainnya. Sehingga tak berlebihan, jika perjuangan umat Islam selalu menjadi agenda utama. Dalam konteks inilah, ada empat isu/tema yang diperjuangkan kelompok Islam radikal:

a)      Piagam Jakarta

b)      Pemberantasan Tempat-tempat Maksiat

c)      Konflik antaragama

d)     Solidaritas Dunia Islam

Meski keempat kelompok Islam radikal memperjuangkan isu tersebut, tetapi masing-masing kelompok memiliki konsentrasi perjuangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kelompok islam radikal dengan pandangan politik , gerakan dan karakter simboliknya, telah menciptakan dinamika yang lain bagi perkembangn islam di Indonesia pasca kejatuhan rezim orde baru. Momentum perubahan politik diambil secara baik oleh kelompok islam radikal, sehingga memunculkan banyak varian kelompok islam yang berbeda-beda dan selalu berdialog dengan sejarahnya sendiri dalam setiap perubahan politik. Karena bagaimanapun juga, kemunculan mereka diawali dari momentum politik, sehingga keberlangsungannya pun banyak dipengaruhi oleh bagaimana perubahan politik yang akan terjadi di kemudian hari[8].

Akhirnya dengan semangat agama yang begitu fanatik untuk menegakkan islam yang agung, islam radikal adalah fenomena yang tidak lahir di dalam ruang kosong sejarah. Mereka lahir dari rahim sejarah yang panjang dan telah memasuki masa-masa yang sulit, ditindas oleh rezim penguasa di masa orde lama dan orde baru, dan mengalami kebangkitan di masa reformasi dengan optimismo yang besar bagi berkembangnya islam sesuai dengan yang mereka inginkan. Islam radikal di Indonesia adalah anak sejarah yang lahir di dalam negara yang tidak tegas mendefinisikan negara islam atau negara sekular, seperti negara Indonesia.

  1. Radikalisme dalam Pergulatan Historis

Agama, hadir di tengah perjalanan sejarah dalam dua dimensi paradigmatik. Pertama, agama adalah merupakan wahyu yang diturunkan Allah bagi petunjuk dan pedoman kehidupan umat manusia, dan kedua, ia merupakan rumusan mengenai cara pandang pemeluknya terhadap agama wahyu dalam realitas duniawi.

Agama dalam paradigma yang kedua tersebut dapat dibedakan dalam dua pola cara pandang. Pertama, cara pandang yang berparadigma formalistik-struktural dan paradigma fungsional-kultural[9].

Paradigma formalistik banyak dihubungkan dengan fenomena radikalisme yang ditunjukkan oleh doktrin sosial, paradigma ini yang memandang bahwa wahyu adalah merupakan cetak-biru dari kehidupan sosial. Oleh karena itu, kahidupan sosial harus disesuaikan dengan cetak-biru tersebut. Ketidaksesuaian kehidupan sosial dipandang sebagai suatu kebathilan dan dosa, sehingga harus diubah. Penolakan atau hambatan atas usaha pengubahan tersebut juga harus dihilangkan karena ia merupakan bagian dari kebatilan dan doasa.

Tingkat kekerasan dari hambatan atau penolakan terhadap usaha penolakan akan menunjukkan tingkat kekerasan usaha pengubahan itu sendiri. Oleh karena itu tingkat kemapanan paradigma formalistik akan dapat melahirkan radikalisme ketika tingkat percepatan perubahan menyeluruh menyentuh bangunan dasar paradigma formalistik yang doktrinal tersebut sebelum paradigma ini berhasil atau bersedia melakukan penyesuaian yang cukup berarti dan memuaskan kembali doktrin mereka.

Dalam khasanah ilmu sosial dikenal modernisasi sebagai simbol perubahan terhadap kemapanan yang kaku dan beku. Oleh karena itu percepatan modernisasi dalam suatu kehidupan masyarakat akan mengandaikan munculnya radikalisme secara potencial, ketika modernisasi juga diterapkan secara kaku dengan mengabaikan dialog-dialog kultural.

Keyakinan atas modernisasi sebagai model pengubah tata kehidupan manusia yang berlebihan justru dapat mengubah model itu sendiri sebagai doktrin yang sama kerasnya dari paradigma formalistik tersebut di atas. Hal ini mengandaikan ketidakpercayaan terhadap proses sejarah atau setidaknya kurang menaruh kepercayaan terhadap perubahan kultural dan evolutif. Sejarah kehidupan manusia seringkali mengandung misteri yang tak terungkapkan kecuali fenomena dari sebuah puncak gunung es.

  1. Jasa Seni dalam Islam

Lawatan Islam ke nusantara menghendaki seni membantu mengantarkan Islam ke dalam alam sadar spiritual masyarakat nusantara, Jawa khususnya. Moh. Soleh, sejarawan Islam Jawa, mengungkapkan, kesenian dalam masyarakat Jawa memiliki “jasa” kepada Islam. Lewat seni, Islam mudah diterima dengan hangat. “Jika dilihat dari perspektif dakwah Islam, kesenian menjadi media yang paling efektif,” ungkapnya.

Kesenian katanya, justru menjadi media yang paling sesuai dengan karakteristik masyarakat nusantara, terlebih Jawa. Masyarakat nusantara pada saat kedatangan Islam telah memiliki peradaban. Mereka telah punya agama dan kebudayaan. Hindu dan Buddha kala itu mendominasi masyarakat nusantara pra-Islam. Mereka telah memiliki kepercayaan, ajaran, yang berkelat kelindan dan menyatu dengan kebudayaannya, di antaranya, kesenian. Berbeda dengan kondisi demografi dan kultur masyarkat Arab pada masa awal risalah, yang merupakan masyarakat Jahiliyah. Kondisi masyarakat jahiliyah kala itu belum memiliki agama yang mapan, kecuali ajaran Pagan yang telah usang dan rusak. Mereka juga tidak punya peradaban, kebudayaan.

Kondisi yang berbeda antara kultur masyarakat nusantara dengan masa awal risalah di Arab, mengandaikan strategi dakwah yang berbeda. Masyarakat Jahiliyah yang “kosong”, lebih efektif dengan pendekatan doktriner. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki kebudayaan, lebih khususnya kesenian, yang dapat disusupi ajaran Islam. berbeda dengan kondisi Jawa dan nusantara pada umumnya, yang telah punya kebudayaan mapan.

Kemapanan ini tentu menjadi kebanggaan lokal masyarakat kala itu. Dapat dibayangkan, jika Islam kala itu datang dengan doktrin-doktrin murni; hitam-putih, halal-haram, benar-sesat. Yang ada, justru terjadi perbenturan dengan peradaban masyarakat lokal. Mereka akan merasa ketentramannya diusik. Islam doktriner justru akan memberangus peradaban lokal yang adiluhung di mata masyarakat nusantara pra-Islam. Islam pada akhirnya akan diposisikan “berhadap-hadapan”, menjadi musuh. “Alhasil, bukan Islamisasi yang terjadi, tapi perang peradaban,” ujar Soleh, yang juga pengurusYayasan Makam Sunan Muria.

Tapi tidak begitu yang diinginkan “misionaris” Islam kala itu, terutama walisongo. Mereka menghendaki strategi dakwah yang lunak, bersahabat. Walisongo membaca potensi masyarakat pra-Islam nusantara dominan pada kebudayaan; kesenian. Jalan inilah yang kemudian menjadi pilihan—meski bukan satu-satunya.

Lewat kesenian, lanjut Kyai muda ini, Islam kemudian membaur dalam pergumulan masyarakat, meniupkan ajaran suci Alquran secara halus. Ketika ingin mengajarkan tentang keesaan Tuhan, walisongo tidak banyak mengobral dalil. Mereka lebih menggunakan narasi pewayangan, bagaimana lakon sedemikian banyak dan rumit tidak mungkin dilakukan lebih dari satu Dalang—yang berarti skenario kehidupan itu pasti ada yang merancang, dan perancang itu hanya satu. Begitu, cara walisongo menyemai moralitas masyarakat, dengan tidak melulu membagi-bagikan petuah-petuah, doktrin. “Kesenian terbukti memberikan sumbangsih yang nyata bagi suksesi dakwah Islam,” tegasnya.

Tidak aneh, jika Sunan Kalijaga bahkan membeberkan tips dakwah dalam tujuh prasyarat yang harus ada, di antaranya adalah miyogo (pemukul gong) dan gongso (gong), yang berarti misi dakwah harus didukung dengan kesenian, selain prasyarat lain; wisma (papan), wanita (pendamping), pusaka (pelindung), turonggo (alat mobilitas), kukilo (medan). “Kesenian memang menjadi andalan dakwah di tanah Jawa tempo dulu, dan saya rasa masih relevan hingga sekarang,” tegasnya.

Pembacaan rekam sejarah ini semakin mengukuhkan, kesenian adalah sesuatu yang adiluhung dalam konteks keberagamaan. Kesenian telah membantu sedemikian besar bagi suksesi dakwah Islam. Boleh dikata, masyarakat muslim Indonesia telah berhutang budi pada kesenian.

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan

 

DAFTAR PUSTAKA

Ashfi. Majalah LPM Paradigma. Edisi ke-19

Azra, Azyumardi. 2000. Muslimin Indonesia: Viabilitas “Garis Keras”. Gatra

Syamsudin, Din. 1999. Usaha pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam. Bandung: Pustaka Hidayah

Sa’id Al Asymawi, Muhammad. 1992. Al Islam Al Siyasi, cet. Ke-3. Kairo

Abid Al Jabairi, Muhammad. 2001. Agama, Negara, dan Penerapan Syari’ah. Yogyakarta: Fajar Pustaka

Zada, Khamami. 2002. Islam Radikal. Jakarta: Teraju

Munir Mulkhan, Abdul. 1995. Teologi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta


[1] Ashfi, Majalah LPM Paradigma, Edisi ke-19

[2] Azyumardi Azra, Muslimin Indonesia: Viabilitas “Garis Keras”, Gatra: 2000, Hlm., 111

[3] Din Syamsudin, Usaha pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999. Hlm., 45

[4] Muhammad Sa’id Al Asymawi, Al Islam Al Siyasi, cet. Ke-3, Kairo: 1992, Hlm., 166

[5] Muhammad Abid Al Jabairi, Agama, Negara, dan Penerapan Syari’ah, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001, Hlm., 19

[6] Din Syamsudin, op. cit., Hlm., 49

[7] Khamami Zada, Islam Radikal, Jakarta: Teraju, 2002, Hlm., 106

[8] Ibid., Hlm., 107

[9] Abdul Munir Mulkhan, Teologi Kebudayaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1995, Hlm., 89

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

ping pung

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: